Hari Selasa kemarin, Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Banyak orang kaget — termasuk saya. Polling sepanjang tahun menunjukkan Hillary Clinton akan menang. Kenyataan-nya berbeda.
Saya tidak tulis tentang Amerika atau preferensi politik. Saya tulis tentang apa yang Pilpres ini mengajarkan tentang social media dan demokrasi modern. Karena setelah 2 tahun mengamati Pilpres 2014 Indonesia, dan sekarang Pilpres 2016 Amerika, pola-nya semakin jelas: social media tidak hanya membentuk kampanye, dia mengubah seluruh dinamika demokrasi.
Tiga observasi yang saya akan tulis.
Pertama, fake news jadi mesin politik mainstream. Sepanjang kampanye, ada lusinan situs yang publish berita palsu — Trump dapat Pope endorsement (false), Hillary mengoperasikan child trafficking ring dari pizza shop (false dan absurd, tapi viral). Situs-situs ini sebagian dari Macedonia (yang dapat ad revenue dari traffic), sebagian dari operasi politik dalam negeri.
Mengapa fake news bekerja? Karena algorithm Facebook prioritize engagement, bukan akurasi. Tulisan yang menggugah emosi (marah, takut, validasi keyakinan) dapat lebih banyak click. Click memberi data ke advertiser. Cycle ini mendorong ekosistem informasi yang lebih ekstrem dan kurang faktual.
Kedua, filter bubble jadi lebih dalam dari Pilpres Indonesia 2014. Saya tulis dulu bahwa pengguna Twitter Indonesia hidup di echo chamber. Pemilih Amerika 2016 lebih ekstrem. Studi yang muncul setelah pemilihan menunjukkan: rata-rata pengguna Facebook hanya 10% expose pada perspektif berbeda. Sisanya 90% feed yang mengkonfirmasi pandangan mereka sendiri.
Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari algoritma yang mengoptimalkan keterlibatan. Algoritma yang baik untuk menjaga pengguna di platform, tetapi buruk untuk demokrasi yang berfungsi.
Ketiga, dan ini paling mengganggu: operasi yang terorganisir untuk mempengaruhi opini. Bukan rumor dari paman racist di Facebook. Tapi sistematis dari aktor negara (Rusia, kemungkinan), sistematis dari operasi politik dalam negeri, sistematis dari penyebar fake news. Yang membuat Pilpres ini berbeda: bahwa berbagai aktor dengan agenda yang berbeda bisa mendorong narasi tertentu di skala besar, secara murah, dan tanpa banyak akuntabilitas.
Apa implikasinya untuk Indonesia?
Saya prediksi: Pilpres 2019 (Pemilu nasional Indonesia berikutnya) akan jauh lebih banyak terkena pengaruh disinformasi daripada 2014. Aktor-aktor yang melihat efektivitas tools ini di AS, akan replicate untuk Indonesia. Plus, scale platform sudah lebih besar (50 juta+ Facebook user Indonesia versus 30 juta di 2014).
Apa yang bisa kita lakukan, sebagai industri tech?
Saya tidak punya jawaban yang clean. Platform raksasa (Facebook, Twitter, YouTube) harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk apa yang mereka host. Tapi mereka organisasi pencari keuntungan dengan insentif untuk engagement, bukan akurasi. Mengharapkan mereka mengatur diri sendiri seperti meminta pasar saham mengatur perdagangan orang dalam — tidak akan terjadi tanpa regulasi.
Pemerintah harus terlibat. Tapi regulasi platform digital terlalu rumit untuk legislator yang tidak tech-savvy. Dan setiap regulasi memiliki risiko menjadi terlalu menyensor sah pidato, atau gagal karena terlalu lemah.
Yang saya yakin: hari-hari di mana social media dianggap "alat yang netral" sudah berakhir. Setelah Pilpres AS 2016, jelas: platform-platform ini adalah alat politik. Yang membentuknya, membentuk juga negara dan dunia.
Saya akan tulis lebih lanjut, ketika saya punya pemikiran yang lebih baik. Untuk sekarang, hanya pemikiran ini: kita perlu lebih serius tentang apa yang teknologi kita lakukan terhadap demokrasi.
Komentar