0%
3 min left

Pemilu 2019 — Apa yang Saya Pelajari Setelah Dua Siklus Pilpres

Pemilu 2019 — Apa yang Saya Pelajari Setelah Dua Siklus Pilpres
← Kembali ke Blog

Kemarin KPU resmi declare hasil Pemilu Presiden 2019. Jokowi menang, dengan selisih 55.5% vs 44.5% atas Prabowo. Tidak ada surprise besar di hasil. Tapi dinamikanya — terutama yang terjadi di sosmed dan tahap setelah pemilu — perlu dipelajari.

Saya tulis bukan sebagai analis politik. Saya tulis sebagai pengamat industri tech yang sudah tracking 2 siklus pemilu Indonesia di era sosmed: 2014 dan 2019. Dengan 2 data point, polanya mulai jelas.

Pertama, polarisasi yang saya khawatirin di 2014 — memang terjadi, dan lebih dalam.

5 tahun lalu saya tulis: "polarisasi ini tidak akan reda begitu saja setelah Jokowi dilantik. Filter bubble yang terbentuk di sosmed selama kampanye, akan stay." Itu prediksi yang sayang-nya benar.

Selama 5 tahun terakhir, polarisasi politik Indonesia di sosmed makin dalam. Hashtag #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi sudah jadi shorthand untuk identitas politik. Pertemanan online retak karena beda pilihan politik. Bahkan keluarga yang dulu rukun, sekarang tegang setiap Lebaran karena beda dukungan.

Kedua, disinformasi jadi industri.

Di Pilpres 2014, fake news ada tapi sporadic. Di Pilpres 2019, ada buzzer rooms — tim profesional yang dipanggil untuk amplify pesan tertentu via banyak akun anonim. Mereka dapat bayaran per tweet, per retweet, per komentar.

Saya talk dengan beberapa orang yang pernah kerja di buzzer rooms (lewat kenalan informal — saya tidak akan publish nama). Mereka cerita: kerja-nya mirip call center. Shift jam, target metric (jumlah tweet, jumlah engagement), supervisor yang track. Industri yang muncul dari kebutuhan untuk influence political narratives.

Saya tidak punya angka pasti, tapi estimasi conservatif: ada beberapa ribu profesional buzzer di Indonesia. Itu industri yang substansial yang muncul antara 2014 dan 2019.

Ketiga, platform global mulai (terlambat) respond.

Setelah Cambridge Analytica 2018, Facebook lebih serius dalam content moderation. Mereka deploy tim besar untuk audit ad politik. Mereka deplatform beberapa buzzer accounts. Mereka kerjasama dengan KPU untuk verify info pemilu.

Twitter, YouTube melakukan hal sama, sedikit lebih lambat. Tapi tetap progress.

Yang menarik: response platform global tidak sufficient sendirian. Yang juga matter: gerakan civic seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) yang aktif fact-check, jurnalis investigatif yang expose buzzer rooms, akademisi yang study perilaku digital politik. Itu ecosystem yang mulai mature.

Apa yang berbeda di 2024 (pemilu berikutnya)?

Saya prediksi 3 hal:

Pertama, AI-generated content akan jadi senjata baru. Deepfake video, suara yang mirip kandidat real, image manipulation yang sangat sulit dibedakan. Kita perlu prepare untuk era "post-truth" yang lebih dalam.

Kedua, mikrotargeting akan jadi lebih sophisticated. Cambridge Analytica era taught us — sekarang itu sudah jadi tools standar di toolbox political consultant.

Ketiga, dan ini paling penting: regulasi mulai catch up. UU Perlindungan Data Pribadi diharapkan pass dalam 2 tahun. Pemerintah akan lebih agresif blokir konten yang dianggap mengganggu. Itu ada risiko jadi sensorshi terhadap kritik valid — tapi juga necessary untuk protect ekosistem dari disinformation organized.

Sebagai industri tech Indonesia, kita ada peran. Saya sebut beberapa yang sustained:

Pertama, build product yang lebih reflect realitas Indonesia. Algorithm yang assume Indonesia behavior persis seperti AS akan miss. Local platform yang understand konteks kita lebih bisa kontribusi positif.

Kedua, support civic tech. Open data, fact-checking tools, voter education — semua perlu engineer + designer yang mau allocate waktu.

Ketiga, dan ini paling sulit: punya integritas saat ditawarin pekerjaan buzzer. Saya tahu beberapa programmer dan designer yang ditawarin pekerjaan untuk build buzzer infrastructure. Bayaran-nya menarik. Tapi konsekuensi-nya buat demokrasi Indonesia signifikan. Setiap kali kita choose "tidak" — itu kontribusi kecil ke ekosistem yang lebih sehat.

Selamat untuk Jokowi yang menang. Tantangan governance-nya berat. Tantangan kita sebagai masyarakat yang masih terpolarisasi — lebih berat lagi. Tapi 5 tahun ke depan ada peluang untuk perbaiki, kalau kita kerja serius.

Komentar

Memuat komentar…