Saya tidak pernah melihat pemilihan kepala daerah seramai ini sepanjang hidup saya.
Pilkada DKI Jakarta 2017 bukan sekadar pemilihan gubernur biasa. Ini adalah pemilihan yang menyedot perhatian seluruh Indonesia — bahkan dunia. Dan kalau kamu perhatikan dengan seksama, ada satu aktor baru yang memainkan peran sangat besar dalam seluruh drama ini: platform digital. Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter — mereka semua hadir, dan mereka semua berkontribusi pada sesuatu yang sudah kita rasakan sendiri dampaknya.
Bukan hanya sebagai alat kampanye. Tapi juga sebagai alat penyebaran sesuatu yang jauh lebih merusak: hoaks.
Yang Betul Ada di Depan Mata Kita
Mari kita jujur tentang apa yang terjadi.
Pilkada DKI 2017 adalah momen di mana kita semua — sebagai pengguna internet Indonesia — menyaksikan langsung bagaimana sebuah video yang diedit, sebuah screenshot yang dimanipulasi, atau sebuah narasi yang diputar balik bisa menyebar lebih cepat dari fakta yang sesungguhnya. Kita menyaksikan bagaimana WhatsApp group bisa menjadi ruang echo chamber di mana satu informasi yang salah dipercaya sebagai kebenaran hanya karena disebarkan oleh orang yang kita kenal dan percaya.
Survei Mastel di 2017 menemukan bahwa masyarakat Indonesia menerima hoaks lebih dari sekali setiap hari. Dan saluran yang paling banyak digunakan? Media sosial. Bukan media mainstream, bukan televisi — tapi platform-platform yang kita buka setiap pagi sebelum sarapan.
Angka frekuensi hoaks yang dicatat Mafindo pun mengonfirmasi trennya: dari 10 kasus per bulan di 2015, naik ke 27 per bulan di 2016, dan melonjak ke 59 per bulan di 2017. Tepat di tahun Pilkada DKI berlangsung.
Ini bukan kebetulan.
Platform Bukan Hanya Pipa — Mereka Adalah Kurator
Ada satu argumen yang selalu saya dengar dari orang-orang yang membela platform digital ketika bicara soal hoaks: "Kami hanya platform. Kami tidak membuat kontennya. Kami tidak bisa mengontrol apa yang disebarkan pengguna kami."
Argumen ini kedengarannya masuk akal. Tapi menurut saya, ini adalah penyederhanaan yang berbahaya.
Facebook, WhatsApp, YouTube — mereka bukan sekadar pipa pasif yang mengalirkan informasi dari satu titik ke titik lain. Mereka adalah kurator aktif yang secara algoritmis menentukan konten mana yang muncul di beranda kamu, video mana yang direkomendasikan berikutnya, dan pesan mana yang viral. Algoritma mereka tidak netral — mereka dirancang untuk memaksimalkan engagement, yang berarti konten yang paling memancing emosi, paling provokatif, paling bikin kamu tidak bisa berhenti scroll — itulah yang paling banyak dipromosikan.
Dan konten seperti apa yang paling memancing emosi? Yang paling provokatif? Yang paling bikin orang marah atau takut?
Betul. Hoaks.
Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah bagaimana model bisnis mereka bekerja. Seperti yang dilaporkan TechCrunch di Maret 2017, bahkan setelah pemilihan presiden AS 2016 — di mana fake news terbukti menyebar masif di Facebook — reaksi pertama Zuckerberg adalah mengatakan bahwa fake news di Facebook hanyalah "a small amount of content" dan sangat kecil kemungkinannya mempengaruhi hasil pemilihan.
Dua hari setelah pemilihan. Itulah reaksi pertamanya.
Kasus Indonesia Lebih Kompleks
Di Amerika, perdebatan soal fake news dan platform digital setidaknya terjadi di masyarakat yang digital literacy-nya sudah cukup tinggi. Di Indonesia, tantangannya jauh lebih berlapis.
Kita adalah negara dengan lebih dari 132 juta pengguna internet per 2016 — lebih dari setengah populasi. Tapi sebagian besar dari mereka baru pertama kali mengakses internet lewat smartphone, bukan lewat komputer. Mereka langsung masuk ke era media sosial tanpa melalui fase "belajar membaca internet" yang lebih perlahan. Dan ini berarti tingkat literasi digital kita secara rata-rata masih sangat rendah.
Ditambah lagi, seperti yang dicatat New Mandala: Facebook adalah medium sentral untuk diskursus yang memecah belah di Pilkada DKI 2017. Para blogger dan selebriti media sosial menjadi bentuk komunikasi kampanye yang sangat inovatif — mereka tampil sebagai straight talkers yang bicara apa adanya, dan strategi mereka yang berpusat di media sosial sempurna untuk warga yang semakin banyak menghabiskan waktu di handphone.
Dan di tengah semua itu, platform seperti Facebook dan WhatsApp hadir dengan ekosistem yang sempurna untuk penyebaran hoaks: konten viral diperkuat algoritma, grup WhatsApp tertutup menjadi ruang gelap di mana hoaks tidak bisa di-debunk, dan kecepatan penyebaran informasi jauh melampaui kemampuan siapapun untuk memverifikasinya.
Tanggung Jawab Siapa?
Ini pertanyaan yang paling sering diperdebatkan. Dan menurut saya, jawabannya tidak sederhana.
Platform punya tanggung jawab. Tidak bisa dielakkan. Kalau kamu membangun sistem yang secara algoritmis memperkuat penyebaran konten yang paling memancing emosi — dan kamu tahu bahwa hoaks adalah konten yang paling memancing emosi — maka kamu tidak bisa cuci tangan begitu saja. Seperti yang ditulis Fortune mengutip Zuckerberg sendiri di February 2017: "It's not enough to just give people a voice, we have to make sure people aren't using it to hurt people or spread misinformation." Dia bilang itu. Tapi apakah tindakannya sepadan dengan kata-katanya? Itu pertanyaan lain.
Pengguna punya tanggung jawab. Setiap kali kita menekan tombol forward di WhatsApp tanpa verifikasi, setiap kali kita share artikel tanpa baca lebih dari judulnya, kita ikut berpartisipasi dalam ekosistem penyebaran hoaks itu. Ini bukan pembelaan untuk platform — ini adalah fakta yang perlu kita akui juga.
Pemerintah dan regulator punya tanggung jawab. Kita butuh regulasi yang jelas tentang bagaimana platform digital beroperasi di Indonesia. Bukan regulasi yang membungkam kebebasan berekspresi — tapi regulasi yang memastikan bahwa platform yang menikmati pasar Indonesia yang besar juga bertanggung jawab atas dampak yang mereka ciptakan di sini.
Dan media mainstream punya tanggung jawab. Karena salah satu alasan hoaks bisa berkembang adalah karena kepercayaan publik terhadap media mainstream yang sudah terkikis. Kalau media mainstream dipersepsikan berpihak, tidak akurat, atau tidak relevan — orang akan mencari alternatif. Dan alternatif yang paling mudah dijangkau seringkali bukan yang paling kredibel.
Yang Membuat Saya Khawatir
Pilkada DKI 2017 baru saja selesai putaran kedua. Hasilnya sudah kita ketahui bersama. Tapi yang lebih penting dari hasilnya adalah pelajaran yang kita ambil.
Karena kalau kita tidak mengambil pelajaran yang benar, ini akan terulang — dalam skala yang lebih besar, di pemilihan yang lebih besar. 2018 ada ratusan Pilkada serentak. 2019 ada Pilpres. Dan ekosistem digital yang sama — dengan algoritma yang sama, dengan literasi digital yang masih rendah, dengan platform yang masih belum serius mengambil tanggung jawab — akan ada di sana, siap dimanfaatkan oleh siapapun yang mau.
Yang paling membuat saya khawatir bukan hoaks-nya sendiri. Hoaks sudah ada sejak manusia bisa berbicara. Yang membuat saya khawatir adalah kecepatan dan skala penyebarannya yang sekarang tidak ada presedennya dalam sejarah — dan kenyataan bahwa infrastruktur yang memungkinkan penyebaran itu dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan yang model bisnisnya justru diuntungkan oleh konten yang paling viral, tanpa peduli apakah konten itu benar atau tidak.
Apa yang Perlu Terjadi
Saya tidak punya semua jawabannya. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu dimulai sekarang.
Platform digital perlu berhenti berlindung di balik argumen "kami hanya platform." Kalau kamu mendesain algoritma yang menentukan apa yang dilihat miliaran orang, kamu adalah kurator — dan kurator punya tanggung jawab editorial. Ini tidak berarti sensor. Ini berarti akuntabilitas.
Literasi digital perlu menjadi prioritas nasional. Bukan hanya soal bisa pakai internet — tapi tentang bagaimana membaca informasi secara kritis, bagaimana memverifikasi sumber, dan bagaimana memahami bahwa tidak semua yang viral itu benar. Ini perlu masuk ke kurikulum, perlu ada kampanye publik, perlu ada investasi yang serius.
Dan sebagai pengguna individual, kita perlu mulai dengan satu kebiasaan sederhana yang sebenarnya tidak butuh teknologi apapun: berhenti sebentar sebelum menekan tombol share. Tanya diri sendiri: apakah ini benar? Dari mana sumbernya? Apa yang mendorong saya untuk menyebarkan ini — fakta, atau emosi?
Pilkada DKI 2017 adalah cermin. Dan apa yang kita lihat di cermin itu tidak sepenuhnya menyenangkan. Tapi lebih baik melihatnya sekarang, sementara masih ada waktu untuk berbenah.
Karena kalau tidak, cermin yang sama akan menampilkan gambar yang lebih buram di 2019.
Baca juga:
Komentar