Pilpres 2014 di Twitter — Polarisasi yang Tidak Bisa Diputar Kembali
Kemarin Jokowi resmi declare menang Pilpres 2014. Pertama kalinya Indonesia punya presiden dari latar belakang yang bukan elite politik atau militer. Tapi bukan itu yang saya tulis hari ini. Saya tulis tentang apa yang terjadi di Twitter — dan di sosmed Indonesia secara umum — sepanjang kampanye.
Polarisasi yang saya saksikan dari Jokowi vs Prabowo Subianto adalah skala yang berbeda dari Pilkada DKI 2012. Di Pilkada DKI, sosmed jadi alat kampanye yang membentuk narasi. Di Pilpres 2014, sosmed jadi medan perang yang membentuk identitas politik.
Setiap tweet jadi political statement. Setiap like jadi alignment. Setiap unfollow jadi political distance. Saya kehilangan beberapa teman di sosmed selama 3 bulan kampanye — bukan karena ada percakapan susah, tapi karena saya unfollow mereka karena timeline-nya kepenuhan dengan posting yang saya tidak nyaman dengannya. Saya yakin orang lain melakukan hal yang sama ke saya.
Yang saya khawatirkan: polarisasi ini tidak akan reda begitu saja setelah Jokowi dilantik. Filter bubble yang terbentuk di sosmed selama kampanye, akan stay. Saya — yang follow lebih banyak Jokowi supporter — akan terus dapat timeline yang condong ke arah situ. Prabowo supporter akan terus dapat timeline yang condong ke arah mereka. Kita semua akan hidup di echo chamber yang berbeda, dan dalam 3-4 tahun, perspective kita akan jauh berbeda meskipun sama-sama warga Indonesia.
Ini bukan masalah unik Indonesia. Saya baca paper akademik dari US yang membahas hal yang sama — bagaimana social media memperdalam polarisasi politik. Tapi untuk Indonesia yang demokrasi-nya masih muda (16 tahun sejak Reformasi), efek-nya terasa lebih intens.
Beberapa konsekuensi yang saya prediksi:
Pertama, kualitas debat publik akan terus menurun. Diskusi yang nuanced jadi langka. Setiap isu dipaksakan jadi binary — pro Jokowi atau pro Prabowo, sekarang, dan ke depan tentang masalah lain juga. Itu cara berpikir yang tidak sehat untuk negara dengan masalah kompleks.
Kedua, hoax dan disinformasi akan menjadi mesin politik yang serius. Sepanjang kampanye, saya lihat puluhan posting Facebook dengan claim yang tidak verifikasi — dari kedua sisi. Sebagian besar dipercaya orang yang terlanjur condong politik tertentu. Ini akan jadi norm, bukan exception.
Ketiga, partisan media akan tumbuh. Media konvensional yang dianggap "objektif" akan kehilangan audience karena dianggap berpihak ke salah satu sisi. Outlet partisan online — baik pro Jokowi maupun pro Prabowo — akan tumbuh. Ekosistem informasi Indonesia akan menjadi lebih fragmented.
Apa yang bisa kita lakukan?
Sebagai engineer/manager di tech industry, saya pikir ada peran kecil yang bisa kita main. Produk yang kita bangun bisa mendorong consumption yang lebih diverse — atau lebih extreme. Algorithm di platform kita bisa exposur ke perspective berbeda, atau lockdown ke filter bubble. Itu pilihan etis yang kita harus pikirin saat design produk.
Saya tidak punya jawaban yang clean. Tapi saya pikir, sebagai industri, kita harus mulai diskusi yang serius tentang tanggung jawab kita. Bukan sekedar growth metric. Tapi quality dari discourse yang produk kita enable.
Selamat untuk Jokowi. Tantangan governance-nya berat. Tantangan untuk kita semua, sebagai masyarakat yang terpolarisasi, mungkin lebih berat lagi.

Komentar